Home / Berita Umum / Indonesian Corruption Watch Penduduk Transparansi Aceh

Indonesian Corruption Watch Penduduk Transparansi Aceh

Indonesian Corruption Watch Penduduk Transparansi Aceh – Indonesian Corruption Watch (ICW) serta Polling Center bersama-sama Penduduk Transparansi Aceh (MaTA) menyelenggarakan diseminasi survey antikorupsi di Indonesia serta Aceh, Rabu 26 Juli 2017. Akhirnya, partai politik jadi instansi yang minimal diakui penduduk.

Peneliti dari Polling Center, Frazna Fadilla, menjelaskan, survey di Aceh ambil 457 responden di 42 desa yang mencakup 21 kabupaten/kota. Mengenai keseluruhan rersponden di semua Indonesia yaitu 2. 235.

Dari beberapa instansi yang ditanyakan dalam survey, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) paling diakui oleh penduduk Aceh perihal prinsip antikorupsi. Tingkat kepercayaannya menggapai 79 prosen. Argumen responden, diantaranya dikarenakan KPK sukses menindak lebih dari satu masalah korupsi besar.

Sesaat partai politik ada di posisi buncit dengan tingkat keyakinan cuma 29 prosen. Salah satunya alasannya jumlah kader partai politik di Indonesia serta daerah yang turut serta korupsi.

Tingkat keyakinan paling tinggi yang lain yaitu instansi swadaya penduduk (LSM) dengan point 67 prosen serta Presiden dengan tingkat keyakinan 66 prosen.

Responden di Aceh menilainya pemerintah serius mengatasi korupsi dengan nilai 32 prosen. Persentase itu sama juga dengan jawaban penduduk yang menilainya pemerintah tdk serius dalam perlakuan korupsi. “Sementara di semua Indonesia, jumlah 49 prosen responden menilainya pemerintah serius melawan korupsi, ” kata Frazna.

Peneliti ICW, Almas Sjafrina, menilainya jadi tambah tinggi trend penindakan yang dijalankan oleh KPK serta aparat hukum yang lain belum juga pasti kurangi potensi korupsi di Indonesia serta Aceh. “Artinya butuh upaya-upaya pengenalan perihal mencegah yang butuh dijalankan oleh segala pihak, termasuk juga media serta LSM, ” tukasnya.

Disamping itu Saryulis dari MaTA juga turut menjelaskan beberapa temuan isyarat korupsi di Aceh. Modus yang kerap difungsikan dalam menggangsir duwit negara yaitu penggelembungan aturan disusul penyalahgunaan aturan, penyalahgunaan wewenang, penggelapan serta laporan fiktif.

Menurut hasil monitoring MaTA, jumlah masalah korupsi yang di handel aparat penegak hukum di Aceh memperlihatkan trend mengalami penurunan. Pada 2014 ada 87 masalah dengan potensi kerugian negara Rp 637 miliar, sesaat pada 2016 terkontrol 41 masalah dengan potensi kerugian negara sebesar Rp 144 miliar.

About admin