Home / Berita Umum / ‘Memainkan’ Aliran Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Ditangkap

‘Memainkan’ Aliran Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Ditangkap

‘Memainkan’ Aliran Dana Desa, Kades dan Bendahara di Pasuruan Ditangkap – Dana besar pemerintah yg mengalir ke desa sangatlah mengundang hasrat. Beberapa kepala desa serta fitur tergoda buat ‘memainkannya’ buat ambil keuntungan pribadi.

Modus ‘memainkan’ uang negara melalui langkah mengerjakan penggelembungan (mark up) aturan ini dilaksanakan Kepala desa Dompo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan, MN (50) . Dalam laganya, MN ajak serta bendaharanya, MS (42) .

Kejahatan korupsi kepala desa serta bendahara ini terendus aparat penegak hukum. Sehabis lewat proses pengumpulan bukti-bukti mendalam, kedua-duanya selanjutnya ditangkap penyidik Unit Tipikor Satreskrim Polres Pasuruan.

” Kedua-duanya kami amankan sehabis dilaksanakan pengumpulan bukti-bukti sejak mulai Maret 2017, ” kata Kasat Reskrim Polres Pasuruan Kota AKP Slamet Santoso di Polres Pasuruan Kota, Jalan Gajah Mada, Pasuruan, Kamis (13/12/2018) .

Menurut Slamet, kepala desa serta bendahara itu udah diputuskan jadi terduga mark up aturan desa yg bersumber dari alokasi dana desa (ADD) atau dana desa (DD) . Kedua-duanya dikira dengan cara berbarengan ‘memainkan’ saluran dana dari dua sumber itu pada tahun aturan 2015.

Slamet mengemukakan sebelum pelaku kepala desa serta bendahara ditangkap serta diputuskan terduga, penyidik periksa 84 saksi. Mulai unsur posyandu, ketua RT, tokoh warga sampai saksi paka auditor BPKP Perwakilan Jawa Timur, dan saksi paka hukum pidana dari perguruan tinggi. Penyidik pun periksa 5 bendel surat pertanggungjawaban (SPj) Desa Dompo buat tahun aturan 2015.

Slamet memaparkan, saluran dana yg bersumber ADD tahun aturan 2015, dimanfaatkan buat membayar honor 19 Ketua RT serta 21 kader Posyandu. ” Tiap-tiap bulan, ketua RT serta kader posyandu terima honor sebesar Rp 100 ribu. Tetapi dalam SPj di-mark up berubah menjadi Rp 150 ribu, ” terangnya.

Sesaat modus korupsi aturan Dana Desa dilaksanakan dengan me-mark up aturan berkenaan kepentingan tiga project infrastruktur di Desa Dompo. Ialah project plengsengan, pavingisasi, serta tembok penahan tanah.

” Dalam berbelanja material, harga gak sesuai SPj. Juga ada pembelanjaan yg fiktif, ” tandas Slamet.

Kerugian negara gara-gara penggelembungan aturan yg dikira dilaksanakan ke dua terduga capai Rp. 152. 278. 183.

Ke dua terduga dijaring clausal 2 atau Clausal 3 atau Clausal 9 UU RI nomer 31/1999 sama seperti di ubah dengan UU RI nomer 20/2001 terkait Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ultimatum hukuman sekurang-kurangnya 4 tahun, optimalnya 20 tahun pidana penjara.

About admin