Home / Berita Umum / MK Tolak Gugatan Caleg Hanura Yang Minta Diskualifikasi Rekan

MK Tolak Gugatan Caleg Hanura Yang Minta Diskualifikasi Rekan

MK Tolak Gugatan Caleg Hanura Yang Minta Diskualifikasi Rekan – Mahkamah Konstitusi (MK) menampik permintaan tuntutan calon legislatif DPRD Kota Pekanbaru dari Partai Hanura bernama Barita Sidabutar. Hakim menjelaskan mahkamah tak berotoritas mengadili tuntutan itu.

” Mahkamah tak berotoritas mengadili permintaan pemohon selama dapil Kota Pekanbaru II, ” kata hakim ketua Anwar Usman kala membacakan amar ketetapan PHPU dalam sidang di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2019) .

Permintaan tuntutan masalah ini bernomor 34-13-04/PHPU. DPR-DPRD/XVII/2019. Tuntutan ini Perseteruan Hasil Penentuan Umum (PHPU) DPR-DPRD Propinsi Riau Tahun 2019. Barita Sidabutar bertindak sebagai pemohon.

Dalam permintaan, Barita menuntut relasi separtainya yg mendapat nada paling banyak, ialah Krismat Hutagalung. Barita memohon MK mendiskualifikasi Krismat lantaran udah melaksanakan kebohongan yg terbentuk, sistematis, serta masif (TSM) dengan memalsukan ijazah SMA serta sarjana teologi.

Surat Ketentuan yg diperintah Barita diskualifikasi ialah nomer : 48/HK. 03. 1-Kpt/1471/KPU-Kota/V/2019 terkait Pemastian Penghitungan Kalkulasi Pengumpulan Nada Peserta Pemilu Anggota DPRD Kota Pekanbaru Tahun 2019 gara-gara udah melaksanakan pelanggaran Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2019. Menurut hakim, permintaan pemohon salah objek sampai mahkamah tak berotoritas mengadili tuntutan itu.

” Apabila lantas objek permintaan pemohon benar, pemohon bertindak sebagai individual calon anggota DPRD Kota Pekanbaru mesti ajukan permintaan perseteruan hasil pemilu terhadap mahkamah dengan memasukkan surat rujukan dari DPP partai politiK yg tanda tangani ketua umum serta sekjen parpol yg terkait, ” kata hakim.

Tidak hanya itu, hakim mengemukakan Barita tak dapatkan surat rujukan atau perjanjian dari DPP Hanura. Maka itu, hakim tidak bisa pertimbangkan permintaan pemohon.

” Kalau pemohon hingga persidangan pengecekan pendahuluan 12 Juli 2019 tak dapatkan surat rujukan perjanjian dari DPP parpol yg ditanda tangani ketua umum serta sekjen dalam soal ini Hanura. Oleh lantaran permintaan salah objek jadi eksepsi serta inti permintaan tidak bisa diperhitungkan, ” ujar hakim.

About penulis77