Home / Berita Umum / Pemerintah Medan Diperintah Untuk Bertindak Dalam Penanganan

Pemerintah Medan Diperintah Untuk Bertindak Dalam Penanganan

Pemerintah Medan Diperintah Untuk Bertindak Dalam Penanganan – KPK terus mengawasi kemajuan perlakuan soal peralihan area punya negara berkenaan Centre Poin di Medan, Sumatera Utara (Sumut) .

Wakil Ketua KPK Saut Situmorang mengemukakan, faksinya saksikan penandatangan nota kesepakatan atau MoU di antara PT Kereta Api Indonesia (KAI) dengan PT Agra Citra Kharisma (ACK) . Kedepannya ke-2 pihak bakal masuk pada detail-detail kalkulasi dalam pengurusan asset Centre Poin.

” Barusan udah MoU. Kelak mereka bakal masuk ke detail-detailnya seperti apa. KPK mengawasi jangan sempat ada kerugian negara. Itu pesannya, ” kata Saut terhadap wartawan di Medan, Kamis (27/6/2019) .

Menurut Saut, bakal ada penuturan berkenaan pengurusan asset itu. Lantaran dengan cara fisik di area itu udah berdiri bangunan.

” Kita butuh kontinuitas usaha, keputusan mengusahakan, dan lain-lain. KPK-kan konsen disana. Jadi mereka bakal masuk ke detail-detailnya. Kedengarannya mereka udah miliki time frame. Angka-angkanya seperti apa mereka bakal mengalkulasi, ACK serta PT KAI, ” kata Saut.

Pemerintah Kota Medan pun diperintah bertindak. ” Tentulah, kan, dari status tanah mesti dibereskan dahulu, ” kata Saut.

Permasalahan Centre Poin berkenaan dengan area seluas 7, 3 hektare punya PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) di Jalan Jawa, Kelurahan Gang Buntu, Kecamatan Medan Timur, Medan. Area ini setelah itu diambil PT Agra Citra Kharisma (ACK) serta buat bangun pusat pertokoan.

Dan dalam proses hukum, Mahkamah Agung meluluskan tuntutan PT KAI atas pengambilalihan kembali asset punya BUMN pada 21 April 2015.

About penulis77