Home / Uncategorized / Praktek Illegal Fishing Selanjutnya Bakal Beresiko Pada Ekonomi Dalam Negeri

Praktek Illegal Fishing Selanjutnya Bakal Beresiko Pada Ekonomi Dalam Negeri

Praktek Illegal Fishing Selanjutnya Bakal Beresiko Pada Ekonomi Dalam Negeri – Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti memohon negara anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) menentukan praktek illegal fishing menjadi kejahatan transnasional yang terorganisir (transnational organized crime) . Hal semacam ini di sampaikan Menteri Susi dalam Konferensi Kelautan PBB : Transnational Organized Crime in Fisheries Industry berbarengan Norwegia, The International Police Organization (Interpol) , serta United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) , di New York, beberapa lain waktu.

“Kita mesti mengaku bahwa Illegal Unreported and Unregulated (IUU) Fishing ini perihal dengan kejahatan transnasional yang terorganisir. Operasinya kerapkali mendapat dukungan oleh golongan terorganisir, ” kata Susi dalam pernyataan tertulisnya, Kamis, 15 Juni 2017.

Ia mengemukakan Indonesia yaitu saksi pelanggaran hak asasi manusia, dimulai dengan perdagangan manusia, perbudakan anak, sampai pelecehan fisik serta seksual yang berjalan di kapal penangkap ikan.

Di Indonesia, kata dia, juga sering berjalan penyelundupan dimulai dengan bahan makanan seperti beras, bawang, busana, sampai obat-obatan terlarang, alkohol, serta narkotika. Bahkan juga mereka juga menyelundupkan satwa liar yang terancam punah, seperti burung beo, burung surga, serta armadillo.

Susi mengimbau biar negara-negara anggota PPB tdk membiarkan praktek illegal fishing berjalan dengan bebas di semasing negara. Menurutnya, praktek itu tidak cuma beresiko pada menurunnya persediaan ikan di lautan, tapi juga udah meneror punahnya lebih dari satu spesies-spesies laut yang lain.

Ia mengimbuhkan, praktek illegal fishing selanjutnya bakal beresiko pada ekonomi dalam negeri, dimana barang atau spesies selundupan bakal dipasarkan dengan harga yang terjangkau, jadi amat mungkin terjadinya laga yang tdk sehat.

Seruan Menteri Susi ini di dukung dari Presiden Sidang Majelis Umum PBB Peter Thompson. Peter mengemukakan dianya sendiri menyongsong baik usaha Indonesia dalam membuat illegal fishing menjadi kejahatan transnasional. ” Kami mengupayakan keras lewat konferensi laut (PBB) ini, tapi ini (kesepakatan) juga terkait pada segala orang, bukanlah pribadi, ” papar Peter.

Support juga datang dari Norwegia serta Interpol. Norwegia mempertegas pentingnya faktor fisheries agriculture dalam memberantas praktek illegal fishing yang sering berjalan. Permanent Representative of Norway to The United Nations, Geir O Pedersen, mengutarakan, 40 % perbuatan kriminil bidang perikanan yang berjalan udah menggunakan sumber daya ikan yang ada.

Oleh lantaran itu, Geir menghendaki bidang perikanan mulai perhatikan keberlanjutan biar sumber daya laut yang di nikmati saat ini juga sanggup di nikmati oleh generasi waktu lain. “Saya rasa benar-benar mutlak buat memerangi illegal fishing menjadi transnational organized crime untuk zaman depan kita berbarengan, ” tangkisnya.

About admin