Home / Berita Umum / Uang Rp 36 M Kasus Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Uang Rp 36 M Kasus Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang

Uang Rp 36 M Kasus Dugaan Korupsi Keramba Apung Sabang – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Aceh mengambil uang tunai sebesar Rp 36, 2 miliar dari PT Perikanan Nusantara (Persero) atau PT Perinus. Duwit itu bakal jadikan barang untuk bukti dalam perkara pendapat korupsi project keramba jaring apung (KJA) terlepas pantai (offshore) punya Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) di Kota Sabang.

Uang tunai yg dikembalikan PT Perinus salah satunya uang pecahan Rp 100 ribu sejumlah 29 plastik, pecahan Rp 50 ribu sejumlah 14 bal dan recehan beberapa Rp 10 juta lebih. Duwit itu diantar ke Kejati Aceh memanfaatkan dua unit mobil.

” Banyaknya uangnya Rp 36, 2 miliar. Ini bakal kita titipkan di rekening penampungan dengan pada bank BRI Cabang Banda Aceh. Serta kedepannya bakal jadikan barang untuk bukti dalam masalah ini, ” kata Kasi Penkum Kejati Aceh, Munawal Hadi terhadap wartawan di Kejati Aceh, Kamis (18/7/2019) .

Perkara pendapat korupsi ini mulai diusut penyidik Kejati Aceh sejak mulai beberapa hari. Perkara ini berasal disaat KKP melaksanakan pemasokan project budidaya keramba jaring apung terlepas pantai (KJA Offshore) dengan pagu biaya sebesar Rp 50 miliar.

Cost project itu bersumber dari DIPA Satker Direktorat Pakan serta obat ikan pada Dirjen Perikanan Budidaya KKP tahun biaya 2017. Dalam prosedurnya PT Perinus sebagai BUMN jadi pemenang tender dengan nilai kontrak Rp 45, 5 miliar.

Pelaksanaan project di Kota Sabang lantas dilaksanakan. Seusai perubahan tahun, penyidik Kejati Aceh mulai mencium aroma pendapat korupsi pada project itu. Pengumpulan bukti-bukti lantas dilaksanakan.

Menurut Munawal, isyarat pelanggaran yg dilaksanakan dalam project itu salah satunya hasil kerjaan yg dilaksanakan PT Perinus bertindak sebagai rekan tidak pas kontrak. Hal semacam itu disaksikan dari tak kelarnya 100 prosen pelaksanaan project itu.

Penyidik menilainya hal semacam itu sebagai kesalahan dari PT Perinus jadi pelaksana dan lemahnya pengawasan dari PT Perinus. Penyidik pun menyoroti berkenaan fitur dalam protek keramba jaring apung ini.

Tidak hanya itu, jelas Munawal, ada juga isyarat kelebihan bayar yg tak sama dengan term sama seperti dalam persetujuan, ialah term I dibayarkan 50% dari harga kontrak barang (7 item) udah ada di area perakitan BPKS Sabang.

Sesaat term II dibayarkan 25% apabila workboat serta net cleaner ada di area perakitan serta 100% seusai semua dibuat. Akan tetapi nyata-nyatanya perakitan dilaksanakan oleh faksi Norwegia pada Januari 2018, dan pada 29 Desember 2017 PT Perinus udah dibayarkan sebesar Rp. 40 miliar.

Dalam soal ini, PPK KKP didapati udah membayarkan sebesar 89% dari yg selayaknya 75%. Mempunyai arti ada kelebihan pembayaran 14% atau Rp 6. 630. 540. 000 (Rp. 40. 819. 365. 000 (89%) – Rp. 34. 188. 825. 000 (75%) .

Seusai menyidik perkara ini, penyidik Kejati Aceh setelah itu periksa beberapa orang yg ikut serta dalam project itu. Penyidik pada Kamis 4 Juli lalu pun udah melaksanakan penyitaan dua unit kapal jaring apung keramba serta perabotan dalam dua unit gudang dan perabotan jaring apung di Pelabuhan CT 3 serta 1 Kota Sabang.

” Saksi yg udah kita cek sejumlah 19 orang. Belumlah ada yg diputuskan jadi terduga. Pengembalian uang ini hari sebagai iktikat baik dari PT Perinus bertindak sebagai rekan, ” jelas Munawal.

About penulis77